Saat bank tak peduli mimpi ‘orang kecil’

Said Sutaji, 51, akhirnya berhasil memiliki rumah sendiri, setelah 20 tahun lebih mengontrak rumah kecil di kawasan Sawangan, Depok, dengan tarif Rp750.000 per bulan.
Penghasilannya sebagai pengemudi taksi paling tinggi Rp1,7 juta per bulan. Jauh dari cukup untuk menghidupi istri dan ketiga anaknya. Tidak mu-dah buat Said menyisihkan uang untuk membangun rumah. Mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan lain, jelas tidak mungkin. Said bukanlah nasabah yang berprospek cerah bagi perbankan.
Namun, mulai 2006 lalu, Said berhasil memiliki rumah dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Rumah seluas 42 m2 itu dibangun secara gotong royong dengan 11 keluarga lainnya. Sebagian pendanaannya diperoleh dari Habitat for Humanity Indonesia.
“Waktu itu, saya punya tabungan Rp6 juta. Saya dan 11 teman lainnya membentuk kelompok, seperti arisan yang mengumpulkan uang atau bahan bangunan seadanya untuk membangun rumah kami. Kekurangan dana dibantu oleh teman-teman ini [Habitat for Humanity],” ujar Said.
Habitat for Humanity memang bukan bank yang aktif menyalurkan kredit. Komunitas ini juga bukan sinterklas yang membagi-bagikan dana secara cuma-cuma kepada Said atau orang-orang kurang mampu lainnya.
Namun, komunitas ini telah membantu pembangunan lebih dari 10.000 unit rumah bagi orang-orang yang hanya mampu berkutat dengan pemenuhan kebutuhan hidup minimal setiap harinya. Rumah-rumah itu tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Batam, dan Sulawesi Utara.
“Hingga 2009, kami menargetkan 25.000 keluarga bisa memiliki rumah. Ada sekitar 400 pihak yang mau bekerja sama dan memberikan sumbangan,” ujar Tri Budiardjo, Direktur Habitat for Humanity Indonesia, di sela-sela acara peluncuran Community Card kemarin.
Community Card itu merupakan hasil kerja sama dengan Krispy Kreme Doughnuts. Community Card ditawarkan dengan harga Rp50.000 dan akan didonasikan 100% untuk pembangunan rumah-rumah sederhana layak huni.

Tagihan lancar
Habitat for Humanity Indonesia memberikan pinjaman tambahan dana yang dibutuhkan orang-orang berpenghasilan minim untuk membangun rumah mereka. Bantuan dana yang diberikan mencapai hampir 70% dari total dana yang dibutuhkan.
Pedagang asongan, petani, buruh pabrik, atau sopir merupakan ‘nasabah’ utama Habitat for Humanity. Syarat utama, setidaknya mereka memiliki pendapatan Rp1,5 juta per bulan dan telah berkeluarga. Mereka mempunyai waktu empat tahun, setelah seluruh rumah dalam kelompoknya selesai dibangun, untuk mengembalikan dana itu.
“Kami tidak mengenal istilah bunga. Uang yang kami pinjamkan itu untuk bahan bangunan, dikembalikan lagi senilai harga bahan bangunan itu dua tahun kemudian. Dana itu akan digunakan membeli bahan bangunan lagi,” ujar Tri.
Tingkat pengembalian dana itu mencapai 86% dan hanya sebagian kecil yang macet. Namun, kredit macet itu bukan disebabkan oleh niat buruk orang-orang ‘kecil’ yang menjadi debitor.
“Yang default [gagal bayar] di bawah 5%. Itu karena pemutusan kontrak kerja mendadak. Tapi pada saat mereka mendapatkan kerja lagi, mereka langsung membayarnya,” kata Tri. (yeni.simanjuntak@bisnis.co.id)

Oleh Yeni H. Simanjuntak
Wartawan Bisnis Indonesia

PLN dan PERTAMINA sudah seharusnya diswastakan

melihat kinerja PLN beberapa tahun belakangan ini sudah sangat buruk kinerjanya, apalagi yang terjadi dengan kasus teman saya  di alamat link ini (http://harry.sufehmi.com/archives/2008-03-24-1615/) sudah bukan rahasia setiap oraganisasi pemerintahan kinerjanyatidak sebaik swasta / perusahaan go public yang kinerjanya ditentukan dengan nilai jual saham nya dilantai bursa,apabila kinerjanya turun maka sahamnya turun, yang terjadi adalah jika kinerjanya turun pemerintah petantang petenteng menghamburkan uang rakyat dengan program subsidi yang nggak jelas ujung pangkalnya, dan tidak ada hasilnya. pun juga dengan pertamina yang menguasai hampir semua kilang minyak di Indonesia, dan parahnya produk-produk turunan dari minyak bumi seperti minyak tanah sering langka dipasaran, padahal suplay menurut pertamina sudah melebihi dari cukup. begitu juga dengan elpiji, kalimantan yang setiap hari sumber daya alamnya disedot sama pertamina tidak dapat memenuhi permintaan elpiji, walaupun kejadian kelangkaan ini tidak terjadi tidak setiap hari, namun sangat terasa jika pasokan untuk samarinda sudah sedikit. kalo sudah begini siapa yang disalahkan? semua rakyat harus mempertanggungjawabkan atas kelakuan para wakil rakyat yang nggak bisa ngurusin perusahaan negara. hanya satu kata untuk mengatasinya. go public. walaupun ada yang tidak suka dengan alasan menjual negara atau apalah sebutannya, tapi kita lihat saja telkom yang dulu namanya perumtel bisa kita rasakan manfaat yang lebih besar dari proses swastanisasi perusahaan negara.

subsidi di Indonesia mubazir

banyak jenis subsidi yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya apakah ini yang menjadi sukses dan tidaknya pembangunan ekonomi? ternyata tidak benar, karena dengan subsidi seperti bbm, beras, minyak goreng, dll membuat rakyat menjadi semakin malas dan tidak kreatif, dan lebih parahnya lagi rakyat Indonesia sudah kehilangan rasa malu, misalnya dengan berlomba-lomba untuk menjadi dan mengaku sebagai penduduk miskin.

subsidi hanya mamnjakan rakyat kecil, ada pepatah “lebih baik memberi pancing ketimbang makanan”, mungkin pepatah itu yang pas untuk memberi gambaran perekonomian Indonesia yang banyak disunsidi oleh pemerintah, dan manfaatnya lebih kecil ketimabng mudarot nya, alhasil rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan hanya bisa mengharap bantuan atau subsidi dari pemerintah, dimana semangat bung Karno yang menginginkan Indonesia hidup diatas kaki sendiri, tanpa bantuan orang lain. subsidi hanya akal-akalan pemerintah supaya pemilu yang akan datang terpilih lagi, jadi hanya untuk tujuan jangka pendek saja, setelah pemilu ternyata berganti presiden, lain pula kebijakan ekonominya, rakyat sekarang rajanya, mungkin inilah yang dinamakan sistem pemerintahan demokrasi yang crazy. pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika bursa saham anjlok.

kenapa hanya rakyat kecil yang disubsidi? kenapa tidak ukm yang disubsidi? padahal yang menggerakan perekonomian Indonesia adalah UKM. kenapa tidak internet yang disubsidi supaya rakyatnya tambah pinter, dengan rakyat yang pinter maka negara bisa menjadi maju, contoh India yang rakyatnya beda-beda tipis dengan Indonesia, tapi apa yang terjadi akses wifi sudah sampe ke desa-desa. dimana rasa malu para pemimpin-pemimpin kita? apakah kekenyangan makan duit rakyat hinga lupa untuk membangun negara?