Bingky Irawan, Pejuang Konghucu

Kamis siang di Jl Raya Sepanjang, Taman, Sidoarjo. Panas terik membakar kawasan pertokoan lama di perbatasan Surabaya-Sidoarjo itu. Suasana di sebuah toko pracangan terlihat sangat sibuk. Ada pekerja yang hilir-mudik memikul barang. Pembeli minyak tanah, beras, minyak goreng, terigu, dan sebagainya.

Semua bicara keras-keras, dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, layaknya pasar tradisional. Belum lagi deru suara kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalan raya utama Sepanjang itu. Setelah menunggu sekitar 20 menit, seorang pria paro baya keluar menemui saya. Kami pun bersalaman.

“Yah, begini inilah suasana di toko saya. Dari dulu, ya, sama saja. Yang penting, kita syukuri sajalah hidup ini,” ujarnya.

Laki-laki itu tak lain Bingky Irawan alias Poo Sun Bing. Dia pemilik toko tua yang terkesan ‘kuno dan berantakan’ itu. Bingky, warga keturunan Tionghoa, seperti membiarkan siapa saja masuk-keluar tokonya, sekadar melihat-lihat barang, belanja, atau ngobrol dengan keluarganya. Bingky menyambut hangat setiap pelanggan atau warga sekitar yang mampir ke toko merangkap rumahnya. Silakan tanya beberapa tukang parkir di situ, mereka niscaya mengenal benar Bingky Irawan berikut sepak terjang dan kesehariannya.

Bingky Irawan tak sekadar pedagang di Pasar Sepanjang. Sejak Orde Baru pria sederhana ini dikenal sebagai pemuka agama Konghuchu di Jawa Timur, bahkan Indonesia. “Sekarang ini saya sudah ditarik ke pusat, sebagai anggota presidium Matakin. Saya baru saja dari Jakarta karena kebetulan ada acara di sana,” paparnya.

Matakin singkatan dari Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia, semacam Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk agama Islam. Matakin mengurus berbagai hal seputar Konghuchu dari Sabang sampai Merauke, mulai dari soal ritual, rumah ibadah (kelenteng), hingga hubungan antaragama dan pemerintah.

“Dulu saya kan hanya berkutat di Surabaya dan Jawa Timur umumnya. Sekarang dipecaya ke pusat, ya, saya jalani saja. Ini amanah,” ujar Bingky Irawan, tokoh yang sangat dekat dengan KH Abdurrahman Wahid, mantan presiden Republik Indonesia sekaligus kiai senior Nahdlatul Ulama.

Berbeda dengan pedagang Tionghoa umumnya yang hanya melulu berdagang, urus bisnis, jarang terlibat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, Bingky Irawan sejak dulu aktif di majelis agama Konghuchu. Bahkan, karena beleid pemerintah Orde Baru yang menafikan kaum Konghuchu,
Bingky pun tumbuh sebagai agamawan sekaligus aktivis. Sebagian besar waktunya diabdikan untuk memperjuangkan hak-hak sipil umat Konghuchu dan warga Tionghoa umumnya.
Tahun 1990-an merupakan puncak kesibukan ayah empat anak ini. Sibuk, karena saat itu umat Konghuchu–dibantu aktivis hak asasi manusia dan berbagai elemen masyarakat sipil–getol-getolnya melakukan dekonstruksi pakem politik Orde Baru. Sebagai pemuka Konghuchu, Bingky Irawan tampil di garis depan sebagai pejuang hak-hak sipil jemaatnya.

Asal tahu saja, waktu itu warga keturunan Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi hampir di segala bidang. Ekspresi budaya Tionghoa dilarang keras. Harus ganti nama dan ganti agama. Rezim Orde Baru membakukan lima agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha) sebagai agama resmi. Di luar lima itu dianggap bukan agama. Nah, warga Tionghoa yang kebanyakan beragama Konghuchu, seperti leluhurnya, pun apa boleh buat, harus mengingkari suara hatinya. Ingin selamat, ya, harus menyesuaikan diri.

“Makanya, selama Orde Baru kami sulit melakukan penataan manajemen organisasi. Melaksakan ritual agama pun tidak bebas. Selalu dihantui kekhawatiran,” kenangnya.

Berdasar catatan Irianto Subiakto dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sedikitnya ada 50 peraturan perundangan-undangan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia. Sebut saja Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang peraturan ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 285 Tahun 1978 tentang larangan mengimpor, memperdagangkan, dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf, aksara, dan bahasa Cina. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37 Tahun 1967 tentang kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah Cina.

Nah, sekian banyak aturan itu benar-benar membatasi warga Tionghoa di Indonesia. Mereka juga diawasi secara ketat, termasuk ketika beribadah di kelenteng masing-masing.

“Sudahlah, sekarang kita lihat ke depan saja. Apa yang terjadi di masa lalu kita anggap sebagai pelajaran. Mari kita mengambil hikmah untuk kebaikan bersama,” ujar Bingky Irawan yang murah senyum itu.

#####
Singkat cerita, rezim Orde Baru yang otoriter dan represif itu akhirnya ambruk pada 21 Mei 1998. Presiden Soeharto lengser keprabon, tapi tak sempat mandeg pandhito karena menderita ’sakit permanen’.

Angin perubahan terasa di mana-mana. Ruang gerak warga Tionghoa dibuka perlahan-lahan. KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tokoh NU yang belakangan menjadi teman dekat Bingky Irawan, tak dinyana terpilih sebagai presiden Republik Indonesia.

Sebuah kejutan politik yang luar biasa mengingat Gus Dur bukan tokoh dari partai politik besar. Kondisi fisik Gus Dur pun tidak prima. Bingky Irawan mengaku terkejut menyaksikan kenyataan politik itu. Kiai, budayawan, politikus, kolumnis… yang sejak beberapa tahun lalu getol membela hak-hak warga Tionghoa, khususnya orang Konghuchu, itu pun menjadi orang nomor satu di republik ini.

“Siapa yang mengira kalau Gus Dur menjadi presiden? Tapi, sebagai orang beragama, kita percaya bahwa itu semua sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, nggak mungkin Gus Dur jadi presiden. Iya apa nggak?” tukas Bingky Irawan.

Di saat euforia reformasi masih terasa, Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Keppres ini mengatur antara lain penyelengaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Pada tahun 2001 Gus Dur kembali membuat gebrakan dengan menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. Gus Dur sendiri hadir dalam perayaan Imlek tingkat nasional di Jakarta.

“Saya sangat terharu waktu itu. Seperti mimpi saja melihat seorang presiden hadir di perayaan Imlek,” kenang Bingky Irawan. Bisa dipahami karena selama tiga dekade lebih tidak pernah ada perayaan Imlek maupun ekspresi seni budaya Tionghoa di tempat umum. Jangankan pejabat sekaliber presiden, pejabat rendahan macam kepala desa atau ketua rukun tetangga pun ramai-ramai menjauhi apa saja yang berbau Tionghoa.

Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid kemudian diteruskan oleh Megawati Soekarnoputri, penggantinya. Presiden Megawati menetapkan Tahun Baru Imlek alias Sin Cia sebagai hari libur nasional. Ekspresi budaya, agama, seni, bahasa, dan segala sesuatu yang berbau Tionghoa pun bisa dinikmati di tanah air.

#####

Perjuangan panjang Bingky Irawan dan kawan-kawan untuk memulihkan hak-hak sipil warga Tionghoa berbuah manis. Berkat reformasi yang digerakkan mahasiswa di berbagai kampus. Berkat Gus Dur yang berani melawan arus. Bekat sokongan dari berbagai elemen civil society. Juga dukungan para tokoh lintas agama.

Bingky Irawan sendiri melakukan semacam reposisi. Kalau 1990-an hingga tahun-tahun awal reformasi selalu berada di depan, getol bicara soal hak-hak sipil orang Konghuchu (dan Tionghoa umumnya), bila perlu berperkara di pengadilan, memilih keluar dari hiruk-pikuk sorotan publik. “Saya kembali bekerja, beraktivitas seperti biasa,” ujar kakek empat cucu itu.

Lantas, apakah perjuangan Bingky Irawan selesai? Sudah puas karena hak-hak sipil warga Konghuchu diakomodasi, bahkan Konghuchu sudah diakui sebagai salah satu agama yang dipeluk cukup banyak orang Indonesia?

Bingky menegaskan, yang namanya perjuangan itu tidak pernah mengenal kata selesai. Semua manusia, selama masih bernapas, akan terus berjuang di bidang apa saja. Perjuangan baru berakhir setelah ajal datang menjemput.
“Sekarang, menurut saya, perjuangan itu justru semakin berat,” tegas Bingky Irawan.

“Kenapa begitu?” tanya saya.

“Okelah, sekarang hak-hak sipil sudah kita dapatkan. Mau beribadah dan melakukan apa saja sudah tidak ada halangan. Tapi itu kan baru tentang hak-hak sipil. Sekarang bagaimana dengan kewajiban kepada bangsa dan negara?”

Senyampang masih dalam suasana Hari Kemerdekaan RI, Bingky mengingatkan umat Konhuchu akan kewajibannya kepada nusa dan bangsa. Sebab, kadang-kadang orang terlalu getol menuntut, memperjuangkan, hak-haknya, tapi lupa dengan kewajibannya. Padahal, antara hak dan kewajiban harus berjalan seiring.

“Siapa pun dia, agama apa pun, punya kewajiban yang sama untuk republik ini,” katanya.

Bingky Irawan mengaku prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang. Kenapa? “Kita mengalami krisis moral dan etika. Sebab, banyak pemimpin yang tidak lagi mengindahkan moral dan etika. Jauh sekali dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW, Yesus Kristus, Buddha, Konghuchu…. Ini berbahaya untuk bangsa kita,” begitu petuah Bingky Irawan.

Dekat dengan Keluarga Gus Dur

Kedekatan Bingky Irawan dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh senior Nahdlatul Ulama (NU), sudah menjadi rahasia umum. Dalam berbagai acara, entah formal maupun informal, Bingky keap terlihat mendampingi Gus Dur. Bingky berjalan bersama, menggandeng tangan Gus Dur, bahkan sekali-sekali membisiki mantan presiden Republik Indonesia itu.

Saking dekatnya, ada yang menyebut Bingky Irawan sebagai penasihat Gus Dur. Bagaimana ini?

“Hehehe…. Masak, saya disebut penasihat spiritual Gus Dur. Apalah saya ini sih, kok disebut-sebut seperti itu. Justru saya yang perlu nasihat dari Gus Dur karena beliau itu guru bangsa,” ujar Bingky Irawan.

Bagi Bingky, Gus Dur merupakan tokoh luar biasa yang banyak berjasa mengembalikan hak-hak sipil warga Konghuchu, dan Tionghoa umumnya, yang sempat dibredel rezim sebelumnya. Kita masih ingat, saat menjabat presiden, KH Abdurahman Wahid mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967.

Inpres yang dikeluarkan Presiden Soeharto itu melarang semua bentuk ekspresi adat istiadat serta seni budaya Tionghoa di Indonesia. Berkat Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid Nomor 6 Tahun 2000, semua belenggu itu hilang. Selanjutnya, pada 2001, Gus Dur menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur fakultatif. Sejak itulah ekspresi budaya Tionghoa terlihat marak di mana-mana. Tarian barongsai dan lian liong yang mati selama 30 tahun lebih pun bangkit kembali.

“Apa yang dilakukan Gus Dur itu membutuhkan keberanian dan kemauan politik yang luar biasa. Sulit dibayangkan hal itu bisa dilakukan pejabat lain. Itu yang membuat kami tidak akan pernah melupakan jasa-jasa beliau,” kata pria bernama lahir Poo Sun Bing ini.

#####

Bagaimana seorang Bingky Irawan yang hanya pedagang biasa di Pasar Sepanjang, Sidoarjo, mengenal Gus Dur? Ceritanya panjang. Awalnya, Bingky hanya mengetahui nama Gus Dur dari media massa karena sejak 1980-an cucu pendiri NU itu aktif sebagai pemikir sosial budaya di tanah air. Gus Dur sangat berani melontarkan pendapat-pendapat alternatif yang bebeda dengan pandangan rezim Orde Baru.

Apa yang dikatakan Gus Dur senantiasa menjadi bahan polemik menarik. Dibahas di mana-mana, menjadi wacana yang mencerahkan. “Saya ya tahu Gus Dur dari koran-koran. Dan saya sangat menghargai pemikiran-pemikirannya yang pluralistik, multikultural, demokratis, menghargai sesama apa pun latar belakangnya.”

Nah, menjelang kejatuhan Orde Baru Bingky Irawan bersama umat Konghuchu menghadapi masalah serius menyangkut hak-hak sipil. Ada sepasang pengantin beragama Konghuchu, Budi Wijaya dan Lanny Guito, menghadapi masalah besar saat hendak mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Surabaya.

Pegawai Catatan Sipil menolak karena agama Konghuchu tidak diakui di Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah hanya mengakui lima ‘agama resmi’ (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha). Budi-Lanny pun diminta untuk memilih salah satu dari lima agama itu agar pernikahannya bisa dicatat dan diakui negara. Praktik ini sudah dianggap ‘lazim’ selama Orde Baru.

Hampir semua umat Konghuchu terpaksa main sandiwara dengan ‘mengganti’ agamanya di depan pejabat Catatan Sipil hanya untuk melegalisasi pernikahannya. Begitu pula untuk beroleh selembar kartu tanda penduduk (KTP) atau surat-surat lain yang punya kolom agama. Konghuchu, kita masih ingat, tidak dianggap agama oleh rezim Soeharto.
Nah, Budi dan Lanny yang baru saja melangsungkan pernikahan di kelenteng Konghuchu menolak kebijakan Catatan Sipil (Dinas Kependudukan) yang diskriminatif itu. Keduanya nekat mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Disebut ‘nekat’ karena sejak dulu tidak ada orang Konghuchu atau penganut agama/kepercayaan di luar lima agama resmi yang berani mempertanyakan kebijakan pemerintah di bidang administrasi kependudukan.

Sebagai pemuka Konghuchu, Bingky Irawan mau tidak mau harus mengawal dan mendampingi kedua jemaatnya yang masih muda itu. “Masak, umat saya ada masalah saya diam saja. Kami nggak minta yang muluk-muluk. Catatlah pernikahan umat Konghuchu seperti juga umat yang beragama lain. Kita sama-sama bangsa Indonesia yang punya hak-hak yang sama dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945,” papar Bingky Irawan.

Sidang kasus Budi-Lanny ini mendapat sorotan luas dari media massa. Polemik, perbedaan pendapat, muncul dari berbagai tokoh. Boleh dikata, sebagian besar pembicara menganggap tepat kebijakan Catatan Sipil yang menolak mengakui pernikahan Budi-Lanny. Polemik kemudian melebar seputar layak tidaknya Konghuchu disebut agama. Saat itulah Gus Dur muncul dengan pembelaannya yang blak-blakan terhadap umat Konghchu, khususnya Budi dan Lanny.

Tak hanya itu. Gus Dur menyatakan siap menjadi saksi ahli di PTUN untuk membela Budi dan Lanny. Tawaran Gus Dur ini jelas tak disia-siakan oleh Bingky Irawan dan para aktivis Konghuchu di Jawa Timur. Ketika saatnya tiba, Gus Dur akhirnya benar-benar tampil sebagai saksi ahli di pengadilan. Bobot politik sidang warga negara biasa ini pun menjadi sangat tinggi karena media massa memberitakan kasus ini secara luas.

“Nah, sejak itu saya mulai dekat dengan beliau. Jadi, kasus Budi-Lanny itu punya banyak hikmah untuk saya pribadi dan umat Konghuchu umumnya. Kami punya kawan baru yang selalu mendampingi kami dalam perjuangan mengurus hak-hak sipil. Namanya Gus Dur,” kata ayah empat anak ini.

Gara-gara dekat Gus Dur, nama Bingky Irawan mulai dikenal publik. Wartawan yang selama ini tidak kenal Bingky Irawan akhirnya tahu bahwa pria ini pemuka agama Konghuchu. Jabatan Bingky Irawan saat itu ketua Majelis Agama Konghuchu Indonesia (Makin) Jawa Timur. Ia juga mengurus Kelenteng Boen Bio di Jl Kapasan Surabaya.

“Saya sampai kewalahan melayani permintaan wawancara dari berbagai wartawan. Tapi nggak apa-apa. Itu merupakan peluang bagi saya untuk menjelaskan berbagai hal seputar agama Konghuchu.”

Kini, perjuangan panjang Bingky Irawan dan kawan-kawan bersama Gus Dur boleh dikata telah behasil. Berbagai ekspresi budaya Tionghoa boleh digelar di mana saja, kapan saja. Pencatatan pernikahan warga Tionghoa pun tidak lagi dipersulit. Lalu, bagaimana kelanjutan hubungan antara Bingky Irawan dan Gus Dur?

“Ya, tetap bagus seperti dulu. Kami selalu berkomunikasi. Sebab, Gus Dur itu sudah saya anggap seperti sahabat dan guru saya. Saya itu mau berjuang karena ada Gus Dur. Kalau nggak ada Gus Dur, ya, saya nggak mungkin berjuang seperti ini,” tegas Bingky Irawan.

Berhenti Melukis demi Kekasih

Tak banyak yang tahu kalau Bingky Irawan sejak kecil berbakat sebagai pelukis. Begitu senangnya pria ini dengan seni rupa, Bingky sempat bergabung dengan sebuah komunitas perupa di kawasan Jl Embong Macan, Surabaya, pada tahun 1970-an.

“Saya bisa menggambar apa saja. Tapi umumnya lukisan saya itu naturalis, melukis pemandangan. Banyak lukisan saya yang dikoleksi orang Belanda, Jerman, dan sebagainya. Saya sendiri malah tidak punya simpanan satu pun lukisan karya saya sendiri,” tutur Bingky Irawan kepada saya di rumahnya, 16 Agustus 2007.

Pada 1970-an bioskop di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur sangat digemari masyarakat. Film-film Indonesia maupun Barat diputar di mana-mana. Nah, waktu itu distributor melibatkan para pelukis untuk membuat poster-poster film. “Dulu poster film sangat besar. Saya ikut menggambar bersama teman-teman. Tiap hari ada saja yang kami garap,” kenangnya.

Hingga suatu ketika Bingky Irawan bertemu dengan Susilowati, gadis manis asal Surabaya. “Saya pacaran dengan dia yang sekarang menjadi istri saya. Dia melarang saya menjadi pelukis. Tidak perlu jadi seniman,” cerita Bingky Irawan lalu tertawa kecil.

Kenapa begitu?

“Sebab, seniman itu suka lupa diri. Kalau sudah melukis, wah, dia asyik sendiri. Jiwanya dicurahkan habis-habisan ke objek lukisannya. Nah, kalau saya terus melukis, Susilowati khawatir saya lupa sama dia. Hehehe…,” ujar Bingky Irawan.

Saking cintanya pada Susilowati, Bingky memilih mematuhi syarat dari kekasihnya. Awalnya berat, tapi lama kelamaan dia bisa meninggalkan dunia lamanya, seni lukis. “Sampai sekarang saya masih bisa melukis, tapi sekadar hobi saja. Paling bikin karikatur kalau ada ide yang mau saya sampaikan.”

Nah, setelah menikah, Bingky Irawan yang terlahir dari orangtua beragama Konghuchu mengaku mulai belajar mendalami agamanya. Sebab, sebelum itu ia beragama secara formalitas belaka. “Saya mulai dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mendalam seperti mengapa orang harus beragama. Agama itu apa. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul justru karena saya dekat dengan orang-orang Kejawen.”

Sambil berdagang di Sepanjang, Sidoarjo, Bingky Irawan semakin tekun mempelajari ajaran Konghuchu di Kelenteng Boen Bio, Jl Kapasan Surabaya. Di sini ayah empat anak (satu perempuan, tiga laki-laki) mengaku semakin menemukan Tuhan melalui ajaran agama yang diwariskan oleh leluhurnya itu.

Akhirnya, pada tahun 1985 Bingky Irawan ditahbiskan sebagai pengurus kelenteng ternama di Kota Surabaya itu. ‘Karier’ Bingky Irawan di bidang keagamaan Konghuchu terus menanjak seiring perjuangannya untuk mengembalikan hak-hak sipil umat Konghuchu yang terpasung selama rezim Orde Baru. Kini, Bingky tercatat sebagai salah satu anggota presidium Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (Matakin) yang berkedudukan di Jakarta.

Nama : Bingky Irawan alias Poo Sun Bing
Tempat/tanggal lahir: Surabaya, 7 Februari 1952
Istri: Susilowati

Anak:
1. Puspita Sari (menikah)
2. Agus Purwanto (menikah)
3. Agus Cahyono
4. Agus Kurniawan

Alamat: Jl Raya Sepanjang, Taman, Sidoarjo.
Pekerjaan: Pengusaha, Agamawan Konghuchu

Pendidikan:
*SD Tionghoa di Praban, Surabaya.
*Sekolah Seni Lukis, Surabaya
*Sekolah Teologi Konghuchu, Jl Kapasan, Surabaya

Karier/Aktivitas:
*1986-1991: Wakil Ketua Pengurus Kelenteng Boen Bio, Surabaya.
*1991-2006: Ketua Pengurus Kelenteng Boen Bio, Surabaya.
*1991-2006 : Ketua Majelis Agama Konghuchu Indonesia (Makin) Jawa Timur.
*2006-sekarang: Anggota Presidium Majelis Tinggi Agama Konghuchu. Indonesia (Matakin), Jakarta.
*1991-sekarang: Forum Lintas Agama di Surabaya, Jawa Timur.

sumber : http://hurek.blogspot.com/2007/08/bingky-irawan-pejuang-konghuchu.html

penulis : LAMBERTUS L. HUREK

adalah wartawan radar surabaya

web phone

VoIP haruslah mudah digunakan, It just work, demikian Skype berhasil membuat layanannya amat mudah digunakan, pengguna Skypetinggal download, install, login dan siap ber-IP-telephony tanpa harus mengurusi infratruktur internet yang dimilikinya.

Pengguna Skype hanya diwajibkan memiliki akses internet. NAT dan firewall bukanlah masalah besar bagi Skype, software client

(softphone) yang mereka buat mampu mengatasinya dengan mudah. Rahasia ketangguhan Skype terdapat pada infratruktur jaringan

P2P Skype dimana setiap softphone adalah aplikasi yang amat pintar, terkadang bekerja sebagai murni aplikasi client dan bila

dibutuhkan dapat berperan sebagai server juga, selain itu si-softphone pintar ini memiliki kemampuan mengidentifikasi dan

menggunakan port-port yang haram untuk di-block seperti port 80 dan 443.

VoIP Rakyat jelas menuju ke arah itu. Saat ini softphone yang digunakan VoIP Rakyat mampu mengatasi NAT dengan cukup mudah,

tetapi sayang tidak firewall, cukup di-block port-port yang dibutuhkan VoIP Rakyat maka layanannya akan tidak berfungsi,

belum ada kemampuan untuk secara dinamis menggunakan port-port yang tidak terpakai dan tidak di-block. Softphone ini masih

bergantung dengan aplikasi server-nya, padahal trik-trik mengakali NAT dan firewall lebih banyak berada di sisi client itu

sendiri.

Kemudahan bukan hanya dilihat dari segi infrastruktur jaringan saja, tetapi ketersediaan berbagai aplikasi dan perangkat

keras yang mendukung setiap layanan. Interoperabilitas layanan dengan penyedia layanan IP telephony lain adalah amat

penting, semakin besar jaringan maka semakin besar kemungkinan teknologi akan bertahan lama tetap digunakan oleh banyak

orang. Bagi VoIP Rakyat hal ini adalah nilai lebih karena VoIP Rakyat memanfaatkan VoIP berbasis protokol SIP dan IAX yang

mempunyai daftar panjang kompatibilitas dengan berbagai softphone dan hardware. Selain itu protokol SIP dan IAX adalah

open-standard dengan jumlah pengembang yang sangat besar dan berasal dari berbagai industri.

Berkaitan dengan kemudahan untuk memanfaatkan berbagai aplikasi dan perangkat keras, VoIP Rakyat menambahkan satu kemudahan

lagi bagi para penggunanya setelah web-based voicemail access, online status, video conference dan lainnya. Adalah Web Phone

yang belakangan ini membuat para pengembang VoIP Rakyat cukup sibuk. Web Phone adalah softphone yang berbasis web, dapat

dijalankan oleh browser yang mendukung activeX.

Saat ini status dari aplikasi ini adalah beta, artinya belum dapat digunakan dengan baik karena beberapa fungsi belum

benar-benar bekerja, beberapa fungsi bekerja dengan baik tetapi belum di-test lebih lanjut dan beberapa fungsi lainnya

disinyalir tidak stabil. Kendati demikian, Web Phone ini sudah dapat digunakan dengan stabil untuk fungsi-fungsi standar

seperti proses login dan melakukan panggilan VoIP.

Web Phone akan sangat berguna bagi anda yang tidak dapat melakukan instalasi aplikasi di komputer yang anda gunakan, kondisi

yang tidak jarang anda temui ketika anda berada di warnet atau kantor anda sendiri. Cukup klik link Web Phone di website VoIP

Rakyat maka Web Phone akan aktif dan anda dari komputer anda dapat melakukan panggilan dan menerima panggilan VoIP.

Jantung Web Phone adalah activeX library IaxClient yang dapat diperoleh di situs ini: http://www.babarnazmi.citril.com/forum/

Syarat untuk sukses memanfaatkan Web Phone adalah pertama anda tidak block port UDP 4569 yang digunakan protokol IAX2 untuk

berkomunikasi dengan server VoIP Rakyat dan kedua anda menggunakan browser yang mampu melakukan instalasi activeX secara

otomatis. Tanpa port UDP 4569 terbuka untuk anda maka anda tidak dapat melakukan proses login apalagi melakukan panggilan

VoIP, dan tanpa activeX yang dibutuhkan ter-install dengan baik di komputer anda, di browser anda lebih tepatnya, maka Web

Phone tidak akan bekerja sama sekali.

Web Phone VoIP Rakyat dapat didiskusikan dalam topik berikut di VoIP Forum:

http://www.voiprakyat.or.id/forum/viewtopic.php?t=78

Selamat mencoba Web Phone VoIP Rakyat !

yang nulis : Anton Raharja

Meski Diakui SBY, Depag Belum Bentuk Direktorat Konghucu

Jakarta, Meski Presiden SBY mengakui Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia, sejauh ini Departemen Agama (Depag) belum membentuk Direktorat Agama Konghucu yang memayungi kepentingan pemeluk agama itu.

Pembentukan direktorat tersebut masih menunggu instruksi Menteri Agama Maftuh Basyuni.

“Pembentukan Direktorat Agama Konghucu masih menunggu (instruksi). Kalau itu merupakan arahan Presiden tentunya kita punya komitmen juga,” kata Sekjen Depag Faisal Ismail saat dihubungi wartawan via telepon Selasa (7/2/2006).

Faisal menjelaskan, pemerintah tidak melakukan kebijakan mengakui atau tidak mengakui suatu agama di ada Indonesia. “Pemerintah netral!” tandasnya.

Saat ini ada lima agama yang dikelola dan difasilitasi pemerintah, dan Konghucu termasuk salah satunya. “Difasilitasi dalam artian diperhatikan hak-hak sipilnya,” kata Faisal.

Perhatian terhadap hak-hak sipil adalah pencatatan KTP, pemberian mata pelajaran agama Konghucu bagi pemeluknya di sekolah-sekolah dan pernikahan secara Konghucu di kantor catatan sipil.

“Yang saya tahu ketika saya bertemu mereka, mereka tidak menuntut pembentukan direktorat. Yang mereka minta adalah diperhatikannya hak-hak sipil itu,” kata dia. (umi/)

sumber http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/02/tgl/07/time/141841/idnews/534162/idkanal/10